Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, M. Herindra, memimpin acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada hari Senin, 5 Agustus 2023. Acara tersebut berlangsung di Ruang Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kementerian Pertahanan.
Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Wamenhan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023. Pencapaian ini merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018. Penghargaan WTP adalah tanda bahwa suatu instansi pemerintah telah mengelola keuangannya dengan baik dan transparan.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan," kata Menhan Prabowo dalam naskah pidatonya. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja bersama yang patut dibanggakan.
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta agar Kementerian Pertahanan dan TNI terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Kementerian Pertahanan berperan penting dalam menjaga keamanan negara dan melaksanakan anggaran negara dengan hati-hati.
Pada acara tersebut, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara-BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasinya kepada Kementerian Pertahanan. "Hal tersebut merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dan TNI dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," ujarnya, memberikan pengakuan atas dedikasi semua pihak yang terlibat.
Di akhir acara, laporan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2023, serta berbagai aspek lainnya termasuk Manajemen Alpalhankam dan Pengelolaan Dana untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang bersumber dari PBB, diserahkan kepada Menhan RI yang diwakili oleh Wamenhan RI.
Kementerian Pertahanan RI terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa.
