Pemerintah Indonesia sedang menggaungkan hilirisasi nikel sebagai salah satu strategi untuk transisi energi ke kendaraan listrik. Hilirisasi nikel adalah proses mengolah bahan mentah nikel menjadi produk yang lebih bernilai, seperti baterai untuk kendaraan listrik. Meskipun demikian, fakta mencolok menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari total nikel yang diproduksi di Indonesia yang digunakan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.
Pulau Sulawesi dan Maluku Utara kini menjadi fokus utama dalam pengembangan industri nikel. Sebagian besar kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel dipusatkan di dua wilayah ini, dengan harapan bahwa sumber daya alam yang melimpah di sana dapat dimanfaatkan. Namun, ada kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
Perlu dicatat bahwa kelimpahan nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2024. Para ahli memperingatkan bahwa pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan krisis multidimensional yang dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi masyarakat secara luas. Krisis multidimensional adalah istilah yang merujuk pada berbagai masalah yang saling terkait, seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik sosial.
Yang lebih ironis, banyak dari kegiatan penambangan ini dikendalikan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, semakin penting bagi semua pihak untuk berpikir kritis tentang masa depan industri nikel dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
