Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk mengatasi bencana banjir yang telah merendam 14 desa di 7 kecamatan di Ponorogo. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan jebolnya beberapa tanggul. Kejadian ini merupakan contoh dari dampak cuaca ekstrem, yang diprediksi akan berlangsung hingga Januari 2025.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan bahwa perbaikan tanggul yang rusak akan segera dilakukan. Namun, pengerjaan itu baru bisa dimulai setelah kondisi air surut. "Dinas PU Sumber Daya Air Jatim sudah siap untuk memperbaiki tanggul yang rusak. Namun belum bisa dilakukan sekarang mengingat air masih tinggi. Kami berharap malam ini bisa dimulai perbaikan," papar Adhy Karyono saat meninjau lokasi banjir pada Senin, 16 Desember 2024.
Selain melakukan perbaikan infrastruktur, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan deras, meskipun tidak menghentikan hujan sepenuhnya. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan, "Teknologi ini tidak menghilangkan hujan, tapi mengurangi debit air yang terlalu deras," ujarnya.
Pemerintah pusat juga siap memberikan bantuan untuk perbaikan rumah bagi warga yang terdampak. "Nanti bisa diajukan berjenjang. Ada tim yang akan menilai jika memenuhi persyaratan rusak ringan, sedang, atau berat, bisa diajukan permintaan perbaikan," lanjut Suharyanto.
Kang Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana. Proses evakuasi warga dimulai sejak Minggu malam di bawah komando langsung pela Bupati Sugiri. Para pengungsi sementara ditempatkan di lokasi-lokasi aman, termasuk di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo. "Tadi malam sudah mulai dievakuasi. Kita fokuskan di pendopo agar penanganannya lebih cepat," ujar Bupati Sugiri pada 16 Desember 2024.
Dalam upaya menjamin kebutuhan dasar para pengungsi, sejumlah dapur umum telah dibangun. Bantuan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi prioritas dalam situasi darurat ini. Pemerintah dan berbagai lembaga berupaya sebaik mungkin untuk mendukung warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat bencana ini.
