Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan praktik politik uang. Hal ini terungkap dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Februari 2024. Survei tersebut menunjukkan bahwa 35,1 persen responden bersedia menerima uang atau hadiah dari calon pemimpin sebagai imbalan untuk suara mereka. Selain itu, 7,3 persen responden lebih memilih calon yang menawarkan uang atau hadiah lebih banyak.
Pilkada tidak hanya sekadar memilih kepala daerah, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pemerintahan. Dalam konteks ini, pencarian untuk posisi kepala daerah sering kali dianggap sebagai upaya untuk melayani kepentingan pemerintahan Prabowo, yang berfokus pada pengamanan daerah-daerah dengan potensi ekstraktivisme. Ekstraktivisme mengacu pada praktik pengambilan sumber daya alam secara berlebihan yang seringkali merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi juga dinilai tidak cukup peduli pada isu-isu lingkungan dan sosial yang terjadi, seperti kerusakan yang dialami oleh ruang produksi masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024, yang akan terpilih berdasarkan kondisi ini.
Aktivis lingkungan JATAM mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu percaya pada proses elektoral serta para kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada 2024. Mereka menyerukan agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan mengenali dampak dari kondisi tersebut bagi kehidupan mereka dan lingkungan sekitar.
Situasi ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya integritas dalam politik dan peranan masyarakat dalam menjalani proses pemilihan dengan bijak.
