Pjs Bupati Ponorogo, Joko Irianto, menekankan pentingnya netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 2024. Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ponorogo, Kamis (21/11), di Tambak Kemangi Resort.
Menurut Joko, kepala desa dan perangkat desa memiliki pengaruh yang besar di wilayah masing-masing. Jika mereka terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu, ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan melanggar peraturan yang ada. “Kepala desa dan perangkat pasti punya pengaruh di masing-masing wilayahnya. Kalau mereka tidak netral maka terjadi ketidakadilan, dan itu juga melanggar undang-undang," ujar Joko.
Dalam konteks pemilu, netralitas adalah keadaan di mana individu tetap tidak memihak atau tidak mendukung salah satu pihak dalam persaingan. Ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kondusifitas dalam proses demokrasi.
Joko juga mengingatkan para kepala desa dan perangkat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pilkada secara bijak. Ia mengajak seluruh pihak untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. "Mari bersama-sama kita pastikan semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilih tanpa tekanan,” tambahnya.
Joko optimis jika semua pihak menjaga netralitas dan partisipasi masyarakat, tahapan pemilu akan berjalan dengan aman dan damai. "Dengan menyukseskan pemilu yang aman dan damai, kita dapat melahirkan pemimpin yang sesuai hati nurani rakyat," tegasnya.
Selain menekankan pentingnya netralitas, sosialisasi ini juga menghadirkan materi tentang penanganan tindak pidana pemilihan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Ponorogo serta perwakilan perangkat desa dari 21 kecamatan.
