Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto kembali dilaksanakan pada Senin, 18 November 2024, di ruang Rapat Kantor DPRD, yang terletak di Jalan Surodinawan. Acara ini sangat penting karena menjadi tempat penyampaian dan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, bertugas untuk menyampaikan penjelasan mengenai Raperda tersebut. Pada kesempatan ini, ia membaca nota keuangan yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto. Nota keuangan ini berisi rincian mengenai pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan untuk tahun 2025.
Rancangan APBD untuk tahun 2025 mencakup beberapa komponen penting, antara lain Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja Daerah. Rencana Belanja Daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Selain itu, terdapat juga Proyeksi Defisit yang diarahkan melalui peningkatan pembiayaan daerah, yang diharapkan dapat membawa pada akurasi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran.
Dalam konteks ini, APBD adalah dokumen penting yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan anggaran untuk berbagai kepentingan masyarakat. Dengan RAPBD yang baik, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan efektif.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam proses pengesahan APBD 2025 sehingga diharapkan semua anggota DPRD dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan. Pembahasan lebih lanjut mengenai agenda lainnya akan dilakukan di sesi-sesi berikutnya.
