Pjs Bupati Ponorogo, Joko Irianto, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini diungkapkan dalam sosialisasi mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 2024 di Hall Hotel Gajah Mada.
Joko Irianto mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Meskipun ASN memiliki hak untuk memilih, mereka harus mematuhi aturan yang mengikat. "Karena ada aturan, para ASN harus bertindak secara netral," ujar Joko Irianto.
Beliau juga menegaskan bahwa terdapat konsekuensi sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Sanksi ini dapat bervariasi dari yang ringan hingga berat, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. "Kalau terbukti tidak netral, bisa terkena sanksi mulai ringan, menengah, hingga berat. Semua ada levelnya," jelasnya.
Di samping itu, Joko Irianto menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial. ASN diingatkan untuk tidak membuat unggahan atau interaksi yang dapat dianggap mendukung salah satu pasangan calon. "Hati-hati bermedsos, jangan sampai ada foto, postingan, atau apapun yang mengarah kepada dukungan kepada salah satu paslon," tegasnya.
Peringatan ini menjadi langkah penting agar ASN dapat menjaga kepercayaan publik dan menciptakan suasana Pilkada yang adil serta demokratis di Kabupaten Ponorogo.
