Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Human Rights Watch (HRW), lebih dari 82.000 masyarakat Maasai terancam dipindahkan dari tanah leluhur mereka di Kawasan Konservasi Ngorongoro, Tanzania. Rencana pemerintah Tanzania ini dikatakan melanggar hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas tanah, pendidikan, dan kesehatan, tanpa memberikan persetujuan yang adil.
Juliana Nnoko, seorang peneliti senior HRW yang fokus pada isu perempuan dan tanah, menyatakan, “Masyarakat Maasai dikeluarkan secara paksa dengan dalih relokasi sukarela.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadikan relokasi ini tampak lebih baik daripada yang sebenarnya terjadi.
Laporan HRW juga menyebutkan bahwa "penjaga yang dipekerjakan pemerintah menyerang dan memukuli warga tanpa rasa takut," dengan masyarakat melaporkan 13 insiden pemukulan antara September 2022 dan Juli 2023. Ini menunjukkan adanya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Pemerintah Tanzania mengklaim bahwa rencana ini bertujuan untuk melindungi Kawasan Konservasi Ngorongoro, yang diakui sebagai situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Namun, HRW berpendapat bahwa pemerintah juga berencana menggunakan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh masyarakat Maasai untuk kepentingan pariwisata, yang dapat merugikan masyarakat asli tersebut.
Situasi ini menunjukkan konflik antara kebutuhan masyarakat lokal dan kepentingan pemerintah dalam melindungi situs bersejarah dan mengembangkan pariwisata. Ini adalah isu yang penting untuk diperhatikan agar hak-hak masyarakat Maasai dihormati dan dilindungi.
