Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Jawa Timur telah meluncurkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa. Acara peresmian ini berlangsung di Hall A, Singhasari Resort, Batu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Heni Yuwono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada desa dan kelurahan yang berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Program ini mendorong pola pembinaan dan edukasi yang intensif, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang taat hukum. Ini adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.
Pada acara tersebut, sebanyak 222 desa dan kelurahan dari 32 kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum. Di antara penerima penghargaan terdapat beberapa kecamatan dari Bakorwil Malang seperti Kecamatan Batu, Junrejo, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, Lawang, dan Poncokusumo. Keberhasilan ini dapat dicapai berkat dukungan aktif dari para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat yang berupaya berkembang dalam memperkuat budaya hukum.
Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, turut mengucapkan selamat kepada semua penerima penghargaan. Ia mengungkapkan, “Saat ini baru sekitar 8,5% dari 8.426 desa dan kelurahan di Jawa Timur yang telah menjadi Desa Sadar Hukum. Ini masih relatif kecil, namun kami optimis bahwa kerja sama semua pihak akan membuat angka ini meningkat.”
Widodo Ekatjahjana, selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan hukum secara nasional, dukungan dari tingkat desa dan kelurahan sangatlah krusial. “Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin desa dan kelurahan, untuk terus mempertahankan prestasi mereka,” tambah Widodo.
Acara penghargaan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum di masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, diharapkan semakin banyak desa dan kelurahan yang berpartisipasi dan meraih predikat sebagai Desa Sadar Hukum di masa depan.
